Mengapa
korupsi bisa terjadi?
Korupsi adalah
perbuatan/ tindakan, dimulai dengan adanya niat, kemudian berusaha mencari-cari
kesempatan atau sebaliknya dimulai dengan adanya kesempatan dan kesempatan
tersebut menimbulkan niat. Dengan adanya niat dan tersedianya kesempatan maka
tahapan selanjutnya adalah berpikir seberapa besar resikonya melakukan
perbuatan tersebut. Jika merasa mampu menerima resiko maka terjadilah perbuatan
korupsi tetapi jika dirasa resikonya besar maka akan menunda bahkan menghindari
perbuatan tersebut. Korupsi akan memberikan sejumlah uang dalam waktu yang
singkat, nilainya besar bahkan bisa melebihi jumlah gaji selama puluhan tahun
bahkan bisa melebihi jumlah gaji selama ratusan tahun.
Faktor-faktor penyebab
terjadinya korupsi
1. Penegakan hukum
tidak konsisten : penegakan huku hanya sebagai meke-up politik, bersifat
sementara dan sellalu berubah tiap pergantian pemerintahan.
2. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang karena
takut dianggap bodoh bila tidak menggunakan kesempatan.
3. Langkanya lingkungan
yang antikorup : sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas
formalitas.
4. Rendahnya pndapatan
penyelenggaraan negara. Pedapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan
penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi
dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
5. Kemiskinan,
keserakahan : masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan
ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah,
tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
6. Budaya member upeti, imbalan jasa dan hadiah.
7. Konsekuensi bila
ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi : saat tertangkap bisa
menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan
hukumannya. Rumus: Keuntungan korupsi > kerugian bila tertangkap
8. Budaya
permisif/serba membolehkan; tidakmau tahu : menganggap biasa bila ada korupsi,
karena sering terjadi. Tidak perduli orang lain, asal kepentingannya sendiri
terlindungi.
9. Gagalnya pendidikan
agama dan etika : ada benarnya pendapat Franz Magnis Suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung
moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk
agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkutat pada masalah
bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut Franz,
sebenarnya agama bisa memainkan peran yang besar dibandingkan insttusi lainnya.
Karena adanya ikatan emosional antara agama dan pemeluk agama tersebut jadi
agama bisa menyadarkan umatnya bahwa korupsi dapat memberikan dampak yang
sangat buruk baik bagi dirinya maupun orang lain. (indopos.co.id, 27 Sept 2005)
Mengapa
korupsi sulit diberantas?
Faktor penyebab korupsi
sulit diberantas di Indonesia adalah struktur dari pemerintahan itu sendiri.
Jika kita melihat secara internal dari struktur pemerintahan pasti ada
kubu-kubu yang akan melakukan koalisi satu-sama lain yang akan menyongsong
terjadinya kegiatan korupsi. Hukum di Indonesia yang belum tegas dalam
menangani dan mengantisipasi korupsi. Jika kita melihat beberapa kasus di
Indonesia mengenai korupsi yang dilakukan olej pejabat-pejabat pemerintahan.
Hukuman yang mereka terima tidak setimpal dengan apa yang akan mereka peroleh
setelah melakukan korupsi. Dan faktor psikologis dari koruptor itu sendiri.
Jika kita memahami kodrat manusia sebagai mahkluk yang serakah dan tidak pernah
puas dengan apa yang telah dimilikinya bahkan setelah menjadi seseorang yang
telah mencapai goalnya. Maka dia akan mencari goal yang baru. Hal ini memang
baik karena akan memotivasi seseorang, namun terlalu tidak berpuas diri tidak
baik karena akan muncul sifat serakah. Dimana manusia itu akan melakukan hal
apa pun untuk memperoleh apa yang diinginkannya walau pun mereka tahu itu akan
merugikan pihak lain.
Bagaimana
dampaknya bagi kegiatan bisnis ?
Dampak korupsi terhadap
bisnis dan perekonomian di Indonesia sangat berpengaruh, secara tidak langsung
akan meningkatkan angka kemiskinan dan dapat menyebabkan ketidakmerataan
pembangunan ekonomi di Indonesia. Di samping itu, juga menciptakan perilaku
buruk yang dapat mendorong timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat karena
dipengaruhi oleh suap, bukan karena kualitas dan manfaat.
Bagi perusahaan swasta,
korupsi berdampak pada ketidakadilan, ketidakseimbangan dan persaingan tidak
sehat sehingga masyarakatlah yang akan dirugikan, seperti tingginya harga
pasaran suatu produk (barang / jasa). Selain itu, pengaruh korupsi juga
terlihat dari kurangnya inovasi atau rasa kreatif dari masing – masing karyawan
dalam persaingan memajukan perusahaannya. Hal ini diakibatkan karena perusahaan
– perusahaan yang bergantung hasil korupsi tidak akan menggunakan sumber daya
yang ada pada perusahaannya. Ketika hal ini dipertahankan, bagi sebagian
perusahaan yang jujur dan masyarakat akan dirugikan, maka cepat atau lambat
akan semakin memperburuk perekonomian di Indonesia serta dapat membentuk
kepribadian masyarakat yang tamak, serakah akan harta dan mementingkan diri
sendiri.
Pihak
yang bertanggung jawab
Memberantas korupsi bukan merupakan
kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semata, tapi merupakan tanggung
jawab seluruh elemen bangsa itu sendiri. Peran kita sebagai harapan bangsa
selain memberantas korupsi yang ada dalam diri sendiri juga berkewajiban
memberantas korupsi yang sudah menjadi mata pencaharian para kelompok-kelompok
orang tertentu. Membangun kesadaran mengenai upaya pemberantasan korupsi juga
harus dilakukan sejak dini. Penanaman nilai harus dilakukan kepada generasi
muda yang notabene merupakan calon penerus jalannya republik ditahun-tahun
mendatang.
Sumber:
Maheka, Arya. Mengenali
dan Memberantas Korupsi. Komisi Pemberantasan
Korupsi republic Indonesia. Jakarta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar